Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia
KOMPAS.com - Resepsi upacara peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-731 berjalan dengan khidmat di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (31/5/2024).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji hadir dan duduk berdampingan mengikuti rangkaian acara resepsi upacara bersama para tamu undangan.
Upacara tersebut turut disemarakkan dengan pagelaran kolaborasi seni dan budaya, penyerahan 272 piagam penghargaan, dan launching pos bantuan hukum serentak di 1.368 Balai Rukun Warga (RW) Surabaya.
Resepsi HJKS diawali dengan pembacaan sejarah tentang Kota Surabaya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Eri Cahyadi.
Eri mengatakan, Surabaya Hebat bukanlah milik satu orang atau kelompok tertentu, tetapi milik berbagai pilar masyarakat yang bekerja keras mewujudkannya kehebatannya.
"Surabaya Hebat dibangun tidak untuk hari ini, tidak untuk tahun depan, tetapi untuk keberlanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat.
Resepsi upacara juga menjadi momen spesial bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pada momen ini, Pemkot memberikan 272 penghargaan kepada tokoh, pelajar, instansi, dan perusahaan yang telah berprestasi atau memberikan dedikasinya untuk Surabaya.
Di bidang olahraga, penghargaan itu diberikan kepada sejumlah pemain Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia, seperti Rizky Ridho Ramadhani, Marselino Ferdinan, dan Ernando Ari Sutaryadi.
Baca juga: Pemkot Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik dari Presiden Jokowi
Penghargaan kepada mereka diserahterimakan oleh keluarga yang hadir mewakili.
Selain pemain timnas sepak bola, penghargaan juga diberikan kepada mantan manajer Persebaya Yahya Al Katiri yang berperan penting dalam menemukan bakat para pemain timnas tersebut.
Berbeda dengan sebelumnya
Eri mengatakan, resepsi peringatan HJKS Ke-731 memiliki beberapa perbedaan dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Salah satu perbedaan tersebut adalah tema yang diusung melalui penampilan seni dan budaya yang menceritakan tentang keanekaragaman.
"Ceritanya tadi itu mulai dari tampilan yang menunjukkan bahwa Surabaya dibangun dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi, penampilannya tadi seperti itu," terang Eri.
Perbedaan lain adalah penandatanngan memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Surabaya dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya.
MoU tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari kerja sama terhadap program bantuan hukum. Penandatangan ini juga menandai peluncuran program tersebut.
"Hari ini, pertama kali dalam sejarah ketika kita bekerja sama dengan Peradi. Program ini memberikan pendampingan kepada keluarga miskin di setiap Balai RW. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kita (pemerintah) selalu bersama dan tidak bisa sendiri," tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Eri juga berterima kasih kepada DPC Peradi Surabaya yang telah menginisiasi program bantuan hukum.
Melalui kemitraan itu, anggota Peradi akan hadir di setiap Balai RW untuk membantu warga Surabaya yang membutuhkan konsultasi atau bantuan hukum.
"Peradi akan ada di Balai RW. Jadi, jika ada yang membutuhkan bantuan hukum, kita akan koordinasikan, kita temukan dengan Peradi," ucap Eri.
Ketua DPC Peradi Surabaya Hariyanto menjelaskan bahwa pihaknya sudah bertekad memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca juga: Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler
"Beberapa bulan yang lalu, kami sudah bicarakan dan hari ini sudah ada MoU yang akan memberikan bantuan hukum kepada seluruh warga Surabaya di masing-masing RW," jelas Hariyanto.
Hariyanto menambahkan, sebanyak 2.400 anggota DPC Peradi Surabaya akan menyebar ke 1.368 Balai RW se-Kota Pahlawan.
Mereka siap memberikan bantuan atau pendampingan hukum secara gratis kepada warga tidak mampu.
"Kami juga dibantu teman-teman mahasiswa fakultas hukum. Ada Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Ubaya, Universitas Hang Tuah, Wijaya Kusuma, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara (Ubhara), Universitas Negeri Surabaya (Unesa)," ujar Hariyanto.
Program bantuan hukum, lanjutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab Peradi dalam membantu masyarakat Surabaya yang membutuhkan bantuan hukum.
Oleh karena itu, secara tak langsung, program di bidang hukum itu juga turut membantu kinerja Pemkot Surabaya.
"Dalam hal ini, kami siap untuk memberikan pikiran, tenaga, dan waktu untuk mendampingi warga tidak mampu yang mencari keadilan. Namun, kalau untuk konsultasi tidak dibedakan, kaya atau miskin sama saja. Semua gratis di Balai RW," ucap Hariyanto.
Dapat Piagam MURI
Berkat program bantuan hukum di 1.368 Balai RW, Eri dan DPC Peradi Surabaya mendapatkan apresiasi berupa sertifikat atau piagam dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
Piagam Rekor MURI itu mencatat tentang "Pembentukan Pos Bantuan Hukum secara Serentak di RW Terbanyak".
Piagam Rekor MURI diserahkan langsung Direktur Operasional MURI Yusuf, Ngadri kepada Eri Cahyadi dan DPC Peradi Surabaya.
"Pendirian pos bantuan hukum di tingkat RW ini dicatat oleh Rekor MURI. Hari ini, Cak Eri sama saya dapat sertifikat Rekor MURI karena pendirian pos bantuan hukum di 1.368 Balai RW," terang Hariyanto.
Terkait pemberian sertifikat Rekor MURI, Yusuf memandang bahwa pendirian pos bantuan hukum di Balai RW merupakan bentuk kepedulian Eri dan Armuji kepada warga Surabaya.
"Kami catat sebagai rekor pembentukan pos bantuan hukum terbanyak, yakni sebanyak 1.368 RW. Jadi, nanti di pos-pos RW itu ditempatkan advokat. Sebagian dari mereka adalah para mahasiswa," kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, pendirian pos bantuan hukum di Balai RW akan membantu asas pemerataan dan kesempatan memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat yang memerlukan.
Program itu juga akan memberikan hak jaminan kesetaraan hukum kepada warga.
"Program ini adalah upaya yang luar biasa dari pemerintah kota kepada warga. Oleh karena itu, kami catat sebagai rekor, bukan saja rekor Indonesia, melainkan rekor Dunia. Sebab, di dunia mana pun tidak ada pos bantuan hukum yang didirikan serentak di 1.368 RW," ujar Yusuf.
Sebagai informasi, resepsi peringatan HJKS Ke-731 juga dihadiri tamu undangan dari konsulat jenderal dan konsul kehormatan negara-negara sahabat.
Hadir pula, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, pimpinan dan anggota DPRD Surabaya, akademisi, para pemuka agama, tokoh masyarakat, LPMK, RT/RW, wartawan, dan berbagai elemen masyarakat lain. (ADV)
Baca juga: Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
Terima kasih atas responnya
