KOMPAS.com – Jelang debat terakhir bertema pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mewanti-wanti bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan mencapai Indonesia Emas 2045.

Budiman mengatakan bahwa kesempatan itu hanya bisa didapat dengan SDM dan sistem pendidikan yang kuat.

“Pencapaian SDM kuat menuju Indonesia Emas merupakan salah satu prioritas Prabowo-Gibran dalam menyusun program kerja, terutama pendidikan. Ini merupakan kesempatan untuk membangun SDM hanya dalam waktu 8-10 tahun," ujar Budiman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4/2/2024).

Ia melanjutkan, Prabowo-Gibran memiliki tiga solusi dalam pembangunan SDM nasional, yaitu solusi prasekolah, solusi pendidikan dasar dan menengah, serta solusi pendidikan tinggi.

Dalam solusi prasekolah, Prabowo Gibran akan berinvestasi sejak anak Indonesia masih dalam kandungan.

“Pemberian bantuan vitamin dan gizi kepada ibu hamil menjadi salah satu pilihan. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia memiliki potensi tumbuh kembang yang baik sehingga stunting bisa diminimalkan, baik secara fisik maupun dan nalar. (Anak) harus tumbuh maksimal.” tegas Budiman.

Baca juga: Kunjungi Festival Negeri Elok Karya Didit, Prabowo Tegaskan Pentingnya Bhinneka Tunggal Ika

Dia melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan membangun critical intelligence anak mulai dari usia sebelum sekolah. Edugames, misalnya, harus dimulai sejak anak memasuki pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Anak-anak Indonesia harus dibiarkan bermain dan mulai mengembangkan nalar sebelum duduk di bangku pendidikan dasar,” ujar Budiman.

Sementara, pada usia sekolah dasar dan pendidikan menengah, Prabowo-Gibran akan memperbaiki skema sistem pendidikan Indonesia, terutama dalam standar kompetensi nasional.

“Indonesia perlu membuat standar kompetensi nasional sesuai dengan konsep kecerdasan inti atau core intelligence,” ucap Budiman.

Core intelligence, jelasnya, meliputi kecerdasan memahami realitas, baik alam sekitar maupun sosial, kecerdasan berhitung, kecerdasan mengekspresikan ide, baik secara lisan maupun tulisan, serta kecerdasan penguasaan minimal dua bahasa.

Baca juga: Jelang Debat Terakhir, Prabowo: Mas Gibran Santai, Saya yang “Dag Dig Dug”

Menurutnya, kemampuan tersebut dapat mengurangi kebutuhan pelajaran wajib. Dengan demikian, siswa memiliki waktu luang untuk belajar hal lain di luar kecerdasan inti.

Kemudian, negara juga harus turun tangan dalam memberikan anggaran Edupay. Lewat anggaran ini, siswa serta guru mendapatkan subsidi untuk membeli buku dan aplikasi yang terkurasi.

Pada solusi pendidikan yang lebih tinggi, Budiman menyebut ide besar yang diambil adalah memerdekakan masyarakat untuk membuktikan diri dalam penguasaan ilmu tanpa batasan usia dan tempat.

“Kita membayangkan adanya sistem kompetensi nasional (SKN) pada level lulus kuliah atau bekerja. Jadi, akan ada pemisahan antara proses belajar dan proses ujian. Negara sendiri akan menyelenggarakan ujian untuk mata kuliah terstandardisasi,” papar Budiman.

Dengan demikian, lanjut dia, siapa pun bisa mengambil standar kompetensi. Belajar pada level kuliah ataupun vokasi bisa dilakukan di mana saja, baik di kampus tradisional, kampus online, kampus hybrid, maupun kampus industri.

“Hal terpenting adalah kita menjamin evaluasi penilaiannya, yakni menguji hal yang tepat dengan cara yang tepat,” imbuh Budiman.