KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi rilis survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.

Dalam survei tersebut, elektabilitas pasangan calon (paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) adalah 16,7 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) 39,3 persen, Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin (Ganjar-Mahfud) 15,3 persen, dan undecided voters 28,7 persen.

“Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan PDI-P,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/12/2023).

Ia mengungkapkan bahwa hasil survei tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian yang signifikan di antara pemilih. Pasalnya, sebanyak 28,7 persen belum memutuskan pilihan atau termasuk dalam kategori undecided voter. 

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PSI Naik Jadi 2,6 Persen, Tertinggi di Antara Parpol Non-parlemen

Seperti yang dinyatakan oleh Litbang Kompas, kata Said, mayoritas dari kelompok undecided itu adalah mantan pemilih Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Oleh karena itu, Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI-P menilai penting untuk memberikan penjelasan bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan satu-satunya pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang secara ideologis dan gen politik merupakan penerus Jokowi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa Presiden Jokowi lahir, berkembang, dan mengalami proses politiknya dalam lingkaran PDI-P.

Seluruh program kerakyatan yang diterapkan oleh Jokowi, mulai dari masa pemerintahannya di Surakarta, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, hingga dua periode kepresidenan, adalah hasil pemikiran dari simpatisan serta kader PDI-P.

Baca juga: Blusukan Disebut Punya PDI-P, TKN Prabowo Istilahkan Kamus Besar Banteng Indoesia

“Karena itulah, PDI-P selama ini bersikap loyal memberikan dukungan penuh tanpa ada batasan terhadap seluruh program-program tersebut,” jelas Said.

Atas dasar latar belakang sejarah yang telah diuraikan, lanjut dia, tidak ada pihak lain yang memiliki otoritas sebanding dengan pasangan Ganjar-Mahfud dalam melanjutkan program-program kerakyatan yang digagas oleh Jokowi.

Menurut Said, pihak lain yang mencoba mengklaim diri sebagai penerus Jokowi tidak memahami "nyawa" atau "esensi" dari program-program tersebut dan bagaimana cara menjalankannya.

“Sebagai contoh, munculnya program pemberian makan siang gratis. Itu jelas tidak sesuai dengan karakter dasar dari program kerakyatan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi,” ucapnya.

Baca juga: Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan, Bank Mandiri Gelar Entrepreneur Expo 2023

Apalagi, lanjut dia, terdapat klaim bahwa program tersebut akan menggunakan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program kerakyatan yang sudah ada.

Said menuturkan bahwa program makan siang gratis hanyalah satu contoh kecil dari narasi yang dapat disampaikan bahwa program kerakyatan Jokowi mengalami penyimpangan.

“Jika kita meninjau konsep pemimpin blusukan yang menggambarkan kemampuan untuk menangkap aspirasi dan pemikiran rakyat, tampaknya tidak ada calon lain yang sekompeten Ganjar Pranowo,” jelas Said.

“Mari kita bandingkan, siapa capres yang telah melakukan blusukan berkeliling Indonesia selain Ganjar Pranowo? Capres yang menyatakan diri sebagai penerus Jokowi hanya terlihat sesekali menyapa rakyat, sementara mayoritas kegiatan mereka lebih cenderung menggelar pertemuan terbatas dengan kalangan elite,” sambungnya.

Baca juga: Pesan ke Kader dan Relawan, Prabowo: Kampanye 65 Hari Lagi, Jangan Terkecoh Elite Nyinyir

Menurut Said, usaha meniru Presiden Jokowi kemungkinan besar tidak akan berhasil jika tidak memahami karakteristik blusukan ala Jokowi secara mendalam.

Ia mengungkapkan bahwa Ganjar telah membuktikan kemampuannya untuk sejajar dengan gaya kepemimpinan blusukan yang diperankan oleh Presiden Jokowi.

Semakin intensif turun ke basis

Dalam kesempatan tersebut, Said mengatakan bahwa ke depan para kader PDI-P akan semakin intensif turun ke basis sebagaimana Ketua Umum (Ketum) DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Ia mengaku optimistis bahwa aksi penggalangan door-to-door dengan lebih intensif dapat menjadi langkah efektif untuk meyakinkan para pemilih bahwa Ganjar-Mahfud akan meneruskan dan menyempurnakan program-program yang telah diperkenalkan oleh Jokowi.

Baca juga: Di Hadapan Hasto, DPC PDI-P Tangsel Targetkan Kemenangan Ganjar-Mahfud 55 Persen

“Strategi ini tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan pemilih, tetapi juga bisa mengukur progres harian, terutama mengingat hari pencoblosan semakin mendekat,” imbuh Said.

Ia menegaskan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk terus mengonsolidasikan program-program kerakyatan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi.

Ganjar-Mahfud, kata Said, berencana untuk menyempurnakan berbagai program, seperti Kartu Indonesia, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program-program lainnya.

“Upaya ini akan diwujudkan melalui simplifikasi, yaitu cukup satu kartu sakti yang berlaku untuk semua program kerakyatan yang selama ini telah berjalan dengan baik dan memberikan bantuan kepada rakyat,” ucapnya.

Baca juga: Anjloknya Elektabilitas Ganjar dan Melejitnya Prabowo di Survei Litbang Kompas

Said mengungkapkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menjaga dengan baik warisan program-program tersebut, karena telah terbukti memberikan manfaat yang besar bagi rakyat.

Ganjar-Mahfud, kata dia, berencana untuk meningkatkan eskalasi program-program tersebut agar dapat menjangkau lebih banyak rakyat.

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kami tingkatkan dua kali lipat, di luar Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai upaya untuk menjaga daya beli rakyat, terutama mereka yang berada pada kelas menengah bawah, menghadapi tren kenaikan harga barang,” ujar Said.

Selain itu, lanjut dia, akses terhadap pendidikan dan kesehatan akan diperluas agar dapat berjalan lebih inklusif.

Baca juga: PAUD Belum Masuk Wajib Belajar Jadi Tantangan Pendidikan Indonesia

Dengan perluasan akses tersebut, Said menyebut bahwa tidak akan ada lagi istilah orang miskin tidak dapat mengakses pendidikan tinggi atau tidak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik.

“Sekali lagi, karena PDI-P telah menjadi perancang utama dari program-program ini sejak awal, kami mengetahui persis bagaimana cara mengembangkannya ke depan, didasarkan pada refleksi perjalanan sembilan tahun bersama Pak Jokowi,” imbuh Said.