Dari Kebun ke Dapur, Ini Kisah Petani Swadaya Sawit dalam Rantai Pangan Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com – Pagi baru dimulai saat Budi Santoso tiba di kebun sawit miliknya di Kabupaten Siak, Riau. Dengan mantap, pria paruh baya ini memulai rutinitas hariannya.
Setiap hari, Budi memeriksa batang-batang sawit satu per satu. Ia memastikan tak ada hama atau gulma yang menghambat pertumbuhan buah. Bila hari panen tiba, ia turut serta dalam pemanenan dengan memotong tandan buah segar (TBS) yang matang dan menyiapkannya untuk ditimbang.
Rutinitas itu sudah ia jalani lebih dari dua dekade. Berawal dari seorang buruh panen pada 2000, kini Budi memimpin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Sakti—kelompok tani yang menaungi 143 petani sawit swadaya.
Ia mengingat betul bagaimana dulu harus bekerja keras sebagai penyemprot dan pemupuk hingga akhirnya mampu membeli kebun sendiri seluas dua hektare.
“Saya merantau dari Boyolali, Jawa Tengah, ke Siak bersama istri. (Berawal) dari buruh panen harian, saya ngumpulin uang, dibantu saudara, pinjam bank, sampai akhirnya bisa beli kebun,” tutur Budi kepada Kompas.com, Rabu (30/7/2025).
Kini, hasil kebunnya bukan hanya menyejahterakan keluarga—anak pertamanya kini sedang menempuh studi strata dua di Universitas Riau—melainkan juga ikut berkontribusi dalam rantai panjang penyediaan pangan nasional.
TBS yang ia panen hari ini, bisa jadi esok lusa akan menjadi margarin, es krim, sabun, atau biskuit yang tersaji di meja makan jutaan keluarga Indonesia.
Baca juga: Begini Strategi Pemerintah Kelola Kelapa Sawit Dalam Negeri
Memang, tak banyak yang menyadari bahwa secuil mentega di atas roti atau sabun di kamar mandi rumah bisa jadi berasal dari kebun seorang petani swadaya, seperti Budi. Prosesnya panjang karena melibatkan banyak tangan dan tahapan.
Proses tersebut dimulai dari kebun-kebun kecil di pelosok Nusantara. Setelah dipanen, TBS dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan kelompok tani.
“Biasanya panen 10 hari sekali. Buah ditimbang di kelompok, lalu diantar ke pabrik kelapa sawit (PKS) dengan surat pengantar buah (SPB) dari Gapoktan,” jelas Budi.
Untuk wilayah Gapoktan Manunggal Sakti, hasil panen dikirim ke PKS PT BIM Siak. Di sana, TBS diolah menjadi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel).
Produk itu kemudian disalurkan ke kilang penyulingan dan industri hilir yang memproduksi barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari makanan, kosmetik, bahan bakar nabati, hingga produk kebersihan.
“Sawit yang kami panen bisa jadi bahan makanan, energi, sampai kosmetik. Saya bangga (apa yang saya kerjakan ini akhirnya bisa berkontribusi pada banyak produk yang dipakai oleh masyarakat),” kata Budi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Siak itu.
Meski kerap dipandang sebelah mata, petani swadaya nyatanya berkontribusi besar dalam industri sawit Indonesia. Data Kementerian Pertanian (Kementan) yang dirilis pada 2019 menunjukkan, sekitar 42 persen dari total lahan sawit nasional dikelola oleh petani rakyat. Dari jumlah ini, lebih dari 70 persen di antaranya adalah petani swadaya.
Dukungan menyapa dari hulu
Di balik kontribusi besar itu, tantangan yang dihadapi petani sawit swadaya tidak sedikit. Banyak kebun yang telah memasuki usia tua, produktivitas menurun drastis, dan biaya perawatan semakin tinggi.
“Kalau sawit sudah tua, misal yang tahun tanamnya 1983-1984, produksinya tinggal 1.000 kg per hektare per bulan. Sementara, sawit hasil peremajaan (replanting) bisa 2.500–3.500 kg per hektare per bulan,” jelas Budi.
Baca juga: Prabowo: Kita Bisa Bikin BBM dari Kelapa Sawit, Tak Perlu Impor dari Mana Pun...
Harga juga menjadi masalah krusial. Sebelum tergabung dalam lembaga petani, hasil panen mereka dibeli oleh pengepul (ram) dengan harga jauh di bawah standar pabrik.
“Waktu belum berlembaga, selisih harga dengan pabrik bisa sampai Rp 500 per kilogram,” ujar Budi.
Selain itu, replanting kebun tidak selalu mudah. Proses administratif yang rumit, seperti harus bebas dari hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan, serta kekhawatiran kehilangan penghasilan selama masa tanam, menjadi penghambat utama.
“Banyak petani yang hanya punya satu kebun. Kalau diremajakan, takut enggak ada penghasilan. Padahal, sawitnya sudah tua dan butuh biaya pupuk besar,” kata Budi.
Langkah para petani sawit swadaya, seperti Budi, dalam menjaga produktivitas kebun memang tidak selalu mudah. Namun, harapan itu perlahan menemukan jalan saat berbagai bentuk dukungan hadir dari pemerintah. Salah satunya melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Budi masih ingat betul bagaimana transformasi terjadi di kebunnya dan para anggota Gapoktan Manunggal Sakti ketika program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mulai dijalankan.
Titik awal perubahan terjadi pada 2020. Bersama 47 petani lain, ia menjalani tahap pertama peremajaan seluas 126 hektare. Kemudian, disusul tahap kedua seluas 82 hektare pada 2021.
“Dulu pohon sawit kami sudah tua. Produksinya terus menurun, biaya pupuk makin tinggi, hasilnya makin sedikit,” kenang Budi.
“Setelah diremajakan lewat PSR, panen meningkat drastis. Kami bisa dapat 2.500 sampai 3.500 kilogram per hektare per bulan dan harganya sudah di atas Rp 3.000 per kilogram. Jauh lebih baik ketimbang sebelumnya,” tambah dia lagi.
Sebagai informasi, lewat program tersebut, petani juga mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp 60 juta per hektare untuk replanting kebun sawit rakyat yang sudah tua, rusak, atau tidak produktif dengan ketentuan maksimal 4 hektare per kepala keluarga.
Selain benih unggul, program tersebut juga membawa pelatihan teknis, pendampingan kelembagaan, sarana dan prasarana (sarpras), serta akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau petani kecil. Budi mengakui, hasilnya tidak hanya tampak di angka produksi, tetapi juga di peningkatan kesejahteraan anggota.
“Pelatihan-pelatihan dari BPDP juga penting. Kami jadi lebih paham cara merawat kebun secara berkelanjutan. Bukan cuma tanam, panen, jual. Sekarang, kami lebih siap mengelola kebun sebagai aset jangka panjang,” ujarnya.
Baca juga: Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dihentikan, BPDPKS: Bukan Dihentikan tapi Ditunda
Tak berhenti di situ. Dengan dukungan BPDP dan sinergi bersama asosiasi, seperti Apkasindo, petani seperti Budi mulai terlibat aktif dalam rantai pasok yang lebih tertata dengan harga yang lebih adil dan produktivitas yang makin terukur.
Ditemui di kantor BPDP Jakarta, Senin (28/7/2025), Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah mengatakan bahwa koperasi, kelompok tani, atau kelembagaan pekebun merupakan kunci penguatan kelembagaan petani swadaya.
“Program PSR dan sarpras dapat disalurkan melalui sebagai wadah untuk petani swadaya. Kelompok ini juga dapat menjadi mitra dalam kemitraan dengan perusahaan atau lembaga keuangan serta dapat pula mengelola unit usaha bersama, seperti pembibitan, transportasi, atau simpan pinjam,” jelas Normansyah.
Berkat sinergi tersebut, pada 2021, Gapoktan Manunggal Sakti berhasil mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yakni standar keberlanjutan sawit yang selama ini lebih lekat dengan perkebunan besar.
“Dengan (sertifikasi) ISPO, kami lebih percaya diri. Pembeli pun lebih percaya bahwa produk kami berasal dari kebun yang legal dan berkelanjutan,” ucap Budi.
Industri sawit berkelanjutan
Tak dapat dimungkiri, program PSR memang merupakan bagian penting dalam upaya membangun tata kelola industri sawit yang berkelanjutan dari hulu hingga ke hilir.
Sejak 2016 hingga Juni 2025, penyaluran dana program PSR telah mencapai Rp 10,86 triliun yang menyasar 169.494 pekebun dengan total luasan 384.618 hektare.
Dampak positif program itu mulai terlihat di sejumlah daerah yang berhasil melaksanakan peremajaan dengan peningkatan produktivitas kebun hingga dua kali lipat setelah replanting menggunakan bibit unggul.
Melalui program itu, BPDP memastikan bahwa petani swadaya mendapat akses yang sama terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar.
“Dengan PSR, kami tidak hanya membantu petani menanam kembali, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung produktivitas jangka panjang,” jelas Normansyah.
Ia menambahkan, BPDP juga menyediakan dukungan sarpras, seperti akses jalan produksi, embung air, dan peralatan pertanian modern, untuk menunjang aktivitas petani.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjawab isu-isu keberlanjutan yang sering diarahkan kepada industri sawit Indonesia,” kata Normansyah.
Untuk memastikan keberlanjutan industri sawit Tanah Air, BPDP juga secara konsisten berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan ISPO. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, khususnya bagi pekebun swadaya.
Baca juga: Kementan Targetkan 30.000 Petani Sawit Dapat Bantuan Dana dari BPDP
Penerapan ISPO diharapkan membawa manfaat nyata, seperti memastikan keberlanjutan produksi, meningkatkan produktivitas, dan menjamin mutu melalui penerapan prinsip keterteusuran (traceability). Dengan demikian, rantai pasok TBS dari pekebun kecil hingga ke industri hilir dapat terjaga secara berkelanjutan.
Dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, BPDP menargetkan peningkatan produktivitas petani sawit kecil melalui percepatan program peremajaan dan penguatan sarpras perkebunan. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.
Untuk diketahui, BPDP tidak hanya mengelola dana perkebunan untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk komoditas kakao dan kelapa.
Agar keberlanjutan tersebut terjaga, dukungan kepada petani swadaya juga harus diperkuat. Budi menyebut setidaknya ada empat kebutuhan utama, yakni harga TBS yang stabil, akses pupuk yang mudah, peremajaan kebun tua, dan pelatihan berkelanjutan.
Stabilitas harga sangat penting karena fluktuasi akan langsung berdampak pada daya beli petani dan perputaran ekonomi desa. Budi berharap, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dapat terus mengawal harga TBS melalui penetapan harga resmi.
“Kalau harga di atas Rp 3.000, ekonomi masyarakat pasti ikut naik. Beli motor, bangun rumah, semua jalan,” ucap Budi.
Ia juga optimistis bahwa pengajuan PSR bisa dipermudah, terutama dalam hal perizinan dan jaminan pendapatan selama masa tanam.
Di akhir wawancara, Budi menyampaikan pesan sederhana, tapi dalam maknanya.
“Saya bangga bisa jadi petani sawit. Dari kebun saya, hasilnya bisa sampai ke dapur orang banyak. Itu luar biasa,” kata dia.
Perjalanan dari pohon sawit di Siak hingga menjadi biskuit di rak supermarket atau margarin di meja makan bukan proses sederhana. Dibutuhkan ketekunan, kerja keras, dan dukungan banyak pihak. Petani seperti Budi adalah garda depan yang memastikan roda pasokan pangan tetap berputar.
Budi juga membuktikan bahwa peran petani sawit lebih dari sekadar pemasok hasil kebun. Mereka berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan ekonomi dan pangan Indonesia.
Masyarakat pun bisa ambil bagian dalam mendukung #SawitBaik berkelanjutan dengan lebih sadar memilih produk dari sawit berkelanjutan, mendukung kebijakan pro-petani, dan menyebarkan informasi yang adil mengenai industri ini.
Sebab, di balik sunyi kebun yang tersembunyi, mengalir asa yang menghidupi dapur rakyat dan denyut ekonomi negeri.
Terima kasih atas responnya
