KOMPAS.com- Pemerintah Indonesia sedang fokus mewujudkan Indonesia Maju sebagai salah satu agenda untuk mencapai tujuan pembangunan 2045.

Salah satu caranya dilakukan melalui transformasi ekonomi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya alam (SDM), pengembangan ekonomi hijau (green economy), pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), penguatan reformasi birokrasi, dan simplikasi regulasi.

Pembangunan infrastruktur 2045 dilakukan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun arah kebijakan pembangunan tersebut, yakni percepatan infrastruktur penggerak ekonomi berupa konektivitas dan transportasi, energi dan tenaga listrik, pangan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berkelanjutan, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), infrastruktur pariwisata, serta akses teknologi dan transformasi digital.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2024 sebesar Rp 423,8 triliun. Angka tersebut meningkat hingga 6 persen dari outlook anggaran infrastruktur pada 2023 sebesar Rp 399,6 triliun.

Baca juga: Ingin Debat Realistis, KPU Pertemukan Timses dengan Kemenkeu dan Bappenas Hari Ini

Pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan anggaran (budget financing) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investasi pemerintah dengan arah kebijakan pembiayaan investasi, seperti pengembangan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum (BLU), sovereign weath fund (SWF), dan special mission vehicle (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur nasional.

APBN belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan badan usaha dalam pembiayaan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna mendorong peran badan usaha melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan skema pembiayaan lainnya.

Untuk diketahui, creative financing merupakan inovasi di bidang investasi yang memberikan ruang bagi berbagai sumber pendanaan legal untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur.

Pembiayaan tersebut diciptakan untuk melengkapi sumber pendanaan tradisional yang berkontribusi pada kegiatan investasi infrastruktur.

Creative financing hadir melalui inovasi produk keuangan yang didukung dengan regulasi dan dukungan fiskal (fiscal support), sehingga mampu menjadikan sebuah proyek infrastruktur layak secara financial (financially feasible).

Baca juga: Tanggapan Kemenkeu soal 100-an Kontainer Pekerja Migran yang Tertahan di Pelabuhan

Lebih lanjut, melalui pengembangan dan penerapan berbagai instrumen, creative financing juga dapat digunakan untuk mengendalikan hutang pemerintah pusat dan BUMN, sehingga ketergantungan terhadap instrumen pembiayaannya dapat dikendalikan dan menjadikan neraca pemerintah pusat semakin sehat.

Skema KPBU merupakan solusi pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur melalui pertimbangan APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Merijal Nur dalam acara Media Briefing di Kantor Pusat DJKN, Jumat (8/12/2023).

Merijal mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur melalui fasilitas pendukung, yakni penjaminan, fasilitas persiapan proyek (PDF), dan dana pendukung kelayakan proyek (VGF).

Selain itu, pemerintah juga telah memperkenalkan skema availibility payment (AP) yang digunakan untuk memperlayak proyek secara finansial, sehingga mampu meningkatkan minat dan partisipasi pihak swasta.

Pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU melibatkan peran swasta dengan penjaminan pemerintah. KPBU merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum melalui sumber daya badan usaha dengan pembagian risiko antar pihak.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kemenkeu Optimalkan Kinerja Penyerapan APBN 2024 

Merijal menambahkan, pelaksanaan penjaminan tersebut dijalankan oleh special mission vehicle (SMV) Kemenkeu, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero). PT PII melakukan penjaminan guna menjamin risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak terkait serta memberikan kepastian dan kenyaman bagi investor dalam berinvestasi.

Peran PT PII

PT PII berperan secara aktif dalam pengembangan proyek infrastruktur, baik pusat maupun daerah yang akan direncanakan melalui skema KPBU dan non-KPBU.

Direktur Utama (Dirut) PT PII Muhammad Wahid Sutopo mengatakan, hingga triwulan III-2023, PT PII telah melakukan penjaminan infrastruktur di 31 proyek menggunakan skema KPBU. 19 diantaranya merupakan proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp 268 triliun.

Adapun penjaminan tersebut mencakup konektivitas masyarakat, peningkatan akses air bersih, konservasi energi, ketenagalistrikan, dan telekomunikasi.

Sebagai informasi, PT PII juga ditugaskan untuk menjamin 16 proyek dengan skema non KPBU dan 8 proyek program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi BUMN yang terdampak Covid-19. Sehingga, total penjaminan yang telah dilakukan PT PII sebanyak 47 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 474 triliun.

Baca juga: Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Ungkap Penyebabnya

Sutopo menjelaskan, penjaminan non KPBU dan program PEN merupakan mandat baru PT PII. Penjaminan tersebut diberikan atas risiko gagal bayar BUMN atas pinjaman atau penerbitan obligasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema alternatif diluar APBN.

Sementara untuk penjaminan PEN, diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Hal ini guna menjamin BUMN dan korporasi padar karya melalui dukungan loss limit dan penjaminan bersama yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai salah satu SMV Kemenkeu.

Sutopo menyampaikan, PT PII melakukan penjaminan pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi dengan penjaminan risiko terkait perubahan hukum diskriminatif (project specific), keterlambatan persetujuan yang penting, terminasi dini akibat tindakan pemerintah, keterlambatan penyediaan lahan proyek, dan risiko pembayaran layanan.

PT PII sebagai first loss absorber ditugaskan untuk melakukan penjaminan pemerintah.

"PT PII berperan sebagai garda pertama yang akan menyerap risiko kerugian akibat gagal bayar. Dengan demikian, kami telah menjadi garda terdepan (ring-fence) pemerintah dari timbulnya kewajiban kontinjensi dan meminimalisir kejutan langsung (sudden shock) kepada APBN," kata Sutopo dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/12/2023).

Baca juga: KPU Akan Pertemukan Capres dengan Kemenkeu agar Bisa Susun Program Sesuai Anggaran Negara

PT PII menjadi pendorong (trigger) bagi badan usaha, khususnya BUMN dalam membuka ruang kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

BUMN sebagai badan usaha yang bersifat profit oriented ditugaskan oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, baik proyek infrastruktur financially feasilbe maupun tidak. Oleh karena itu, BUMN perlu mengembangkan alternatif pendanaan infrastrukturnya menjadi lebih inovatif.

Sementara itu, PT PII dapat menjadi mitra BUMN sebagai penjamin risiko terhadap pembiayaan proyek dan dalam mempersiapkan proyek serta pendampingan transaksi proyek infrastruktur.

Lebih lanjut, Sutopo menambahkan, PT PII berupaya untuk meningkatkan kapasitas penjaminannya. Secara akumulatif, sejak beroperasi dari tahun 2009 hingga 2023, PT PII relah mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10,65 triliun dengan nilai aset pada 2022 mencapai Rp 15,56 triliun dan telah diproyeksikan hingga akhir tahun 2023 menjadi Rp 16,43 triliun.

Ekuitas perseroan di tahun 2022 yang mencapai Rp 15,15 triliun diprediksi akan tumbuh hingga Rp 15,96 triliun di akhir tahun 2023.

Baca juga: Dukung Transformasi Ekonomi dan Layanan Dasar, Kemenkeu Paparkan 5 Arah Pembangunan Infrastruktur 2024

PT PII telah berkontribusi bagi penerimaan negara berupa pembayaran pajak dan dividen dengan nilai mencapai Rp 2,1 triliun pada periode 2017-2022.

Pada sektor jalan, PT PII telah berkontribusi ekonomi hingga Rp 705 triliun dari 14 proyek jalan tol, pelestarian 9 ruas jalan nasional, dan penggantian 37 jembatan di Pulau Jawa.

Selanjutnya, pada sektor telekomunikasi, PT PII berkontribusi dalam proyek Palapa Ring melalui pembangunan jaringan kabel optik lintas pulau sepanjang 8.479 kilometer (km) dan satelit multi fungsi yang menghubungkan 149.900 titik layanan offline di Indonesia dan telah memberikan nilai tambah ekonomi sebesar Rp 78 triliun.

Pada sektor air minum, PT PII telah menjamin 6 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total debit produksi sebesar 15.450 liter/detik dengan pelayanan kepada 5,9 juta orang. Selain itu, PT PII telah berkontribusi pada nilai tambah ekonomi sebesar Rp 19 triliun.

Selain itu, PT PII memberikan nilai tamgah ekonomi sebesar Rp 48 triliun di sektor transportasi, Rp 0,7 triliun di sektor konservasi energi, dan Rp 8 triliun di sektor pariwisata.

Baca juga: Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

Sutopo menambahkan, pihaknya telah berkomitmen dalam mendukung berbagai agenda pembangunan sesuai dengan arahan APBN 2024 melalui dukungan prioritas pada infrastruktur sosial dan perubahan iklim di tahun 2024, khususnya pada sektor persampahan, sanitasi dan kesehatan, serta dukungan pada KPBU berskala kecil untuk proyek infrastruktur daerah.

Hal ini dikakukan PT PII guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dengan terus mengembangkan ekosistem creative financing sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045.