KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024 Kategori Pulau Sulawesi pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Piala penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo.

"Saya mengucapkan selamat untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, khususnya rekan-rekan yang bergerak di perluasan dan percepatan digitalisasi daerah," kata Prof Zudan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin. 

Tahun ini menjadi kali ketiga Sulsel meraih prestasi tersebut setelah mengalahkan Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Sulsel pernah mendapatkan penghargaan serupa pada 2022 dan 2023.

Pada tingkat kabupaten, penghargaan Terbaik 1 diraih Sidenreng Rappang danTerbaik 2 didapat Luwu. Sementara itu Makassar meraih posisi Terbaik 2 untuk Kategori Kota. 

Prof Zudan menjelaskan, apresiasi yang diterima Pemprov Sulsel ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel. Termasuk pula industri perbankan serta kabupaten dan kota yang bergerak bersama-sama mewujudkan digitalisasi di sektor pendapatan daerah. 

"Tujuan utama (digitalisasi) adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mudah bertransaksi di semua sektor. Dengan digitalisasi, masyarakat bisa bertransaksi kapan saja dan di mana pun dengan aman," terangnya.

Prof Zudan mengatakan, Bapenda Sulsel telah mendorong digitalisasi di 24 kabupaten dan kota Sulsel. Program ini berjalan masif dengan menggandeng industri keuangan, perbankan, serta industri lain. 

 "Semua stakeholder bergerak bersama-sama meningkatkan digitalisasi ini. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semua masyarakat Sulawesi Selatan," ucapnya. 

Penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) merupakan bukti komitmen kuat Pj Gubernur Prof Zudan dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dok. Pemprov Sulsel

Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh mengatakan, penghargaan itu merupakan bukti komitmen kuat Pj Gubernur Prof Zudan dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam lingkup Pemprov Sulsel. 

Saat ini, kata Reza, seluruh transaksi penerimaan pajak daerah sudah 100 persen digital. Sekitar 95 persen retribusi daerah juga telah diterima secara digital.

Pada 2023, transaksi digital untuk pajak di Sulsel mengalami peningkatan dari Rp 2,9 triliun pada 2022 menjadi Rp 4,73 triliun pada 2023. Angka ini mengalami kenaikan hingga 132 persen.

Hal tersebut juga didukung kesiapan penerapan opsen pajak secara regulasi, baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub), yang sudah selesai ditetapkan.

Pada kesempatan itu, Airlangga mengatakan, rakornas tersebut mengangkat tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.

Indonesia, kata Airlangga, mengalami pertumbuhan secara positif dalam segala hal, termasuk dalam infrastruktur digital. Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia sudah mendukung Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Oleh karena itu, pengimplementasian P2DD memiliki peran penting. Pertama, untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah. Saat ini, sudah 87,9 persen atau 480 pemda yang mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kedua, implementasi P2DD sejalan dengan realisasi pajak retribusi daerah yang targetnya telah tercapai 7,91 persen secara tahunan (year on year/yoy). 

 "(Realisasi) tertinggi ada di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua," ujarnya.

Sebagai informasi, Rakornas P2DD kali ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya di tingkat daerah ataupun nasional, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh Indonesia.