KOMPAS.com - Program "Dandan Omah" merupakan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya untuk memperbaiki rumah tidak kayak huni (rutilahu).

Pembiayaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya dan gotong royong dengan jumlah rumah sekitar 2.000 unit tiap tahun.

Seiring tingginya animo warga yang mendaftar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selektif dan bijak memilih hunian yang akan dibedah atau diperbaiki.

Pada 2023, realisasi program tersebut mencapai 3.000 rumah lebih. Jumlah ini melampaui target awal sebesar 2.700 rumah.

Sementara pada 2025, anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 502 miliar yang ditargetkan dapat memperbaiki 2.069 rumah.

"Informasi yang digali di Komisi C DPRD Surabaya, antrean bedah rumah sebanyak 7.789 rumah. Padahal, program dandan setiap tahun di kisaran 2.000-an rumah. Untuk itu, Pemkot Surabaya harus bijak dan langsung menyentuh masyarakat. Dandan Omah dengan antrean hampir 8.000 itu harus diprioritaskan yang paling tidak laik," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (28/8/2024).

Laila mendorong agar antrean Dandan Omah untuk rutilahu tidak perlu melihat masa antrean, tapi melihat pada kondisi riil di lapangan.

“Kalau sudah reyot, harus segera diperbaiki,” tuturnya. 

Ia mengaku masih mendapat aduan dari warga tentang hal itu. Bahkan, ada pula laporan bila program tersebut kadang masih dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan perangkat kelurahan.

"Pelaksanaan Dandan Omah berikutnya hingga tahun-tahun mendatang jangan lagi ada faktor kedekatan dengan perangkat kelurahan. Pokoknya yang rumah reyot didahulukan. Meski rumah ini baru mendaftar. Jangan sampai menunggu roboh," tegas Laila.

Pihaknya juga meminta pelaksana program Dandan Omah tidak hanya mengacu pada data yang masuk pada sistem modern.

Pendaftaran tersebut dihadirkan untuk memudahkan dalam pengajuan. Namun, hal paling penting adalah kondisi riil di lapangan sehingga harus ada pengecekan langsung ke lokasi rumah yang akan dibedah.

"Meski bisa jadi saat pendaftaran online menyertakan foto terkini, akan jauh lebih akurat dan akuntabel jika dicek langsung ke lokasi. Dengan dukungan seluruh perangkat sekitar lingkungannya, inilah dasar paling kuat," kata Laila.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar keberadaan perangkat kelurahan hingga RT dan RW harus dilibatkan aktif dalam penentuan program bedah rumah.

“Sebab, RT dan RW-lah yang paham persis kondisi riil warganya,” kata Laila.

Kolaborasi dengan pihak ketiga

Keterbatasan anggaran alokasi APBD Kota Surabaya untuk program "Dandan Omah" menjadi kendala utama.

Untuk itu, Laila mengimbau Pemkot Surabaya memperkuat kolaborasi dengan pihak ketiga. Langkah ini diyakini bisa menjadi solusi percepatan realisasi program Dandan Omah.

"Kalau sepenuhnya mengandalkan kekuatan anggaran APBD Kota Surabaya tentu tidak bisa menjangkau pengantre. Pemkot Surabaya perlu menggandeng pihak ketiga untuk program Dandan Omah ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemkot Surabaya selama ini telah menggandeng serta bersinergi dengan pihak ketiga, termasuk pada program Dandan Omah 2023.

Pada periode 2023, terdapat tambahan 769 unit bedah rumah dari pihak di luar anggaran APBD. Demikian pula pada 2024 dengan tambahan 240 unit yang dibedah.

Ratusan tambahan tersebut berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), empat unit dari Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari Bangga Surabaya Peduli.

Sebagai informasi, program Dandan Omah di Surabaya tidak dirupakan dalam bentuk uang tunai, tapi material dan pengerjaan konstruksi.

"Kami mendukung penuh upaya Pemkot Surabaya bergandengan tangan dan gotong royong bersama pihak ketiga mempercepat penuntasan antrean bedah rumah di Surabaya," kata Laila.