JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), meraih anugerah TPID Award 2024.

Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Istana Negara Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Berdasarkan penilaian, Pemkot Banjarmasin bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki kinerja terbaik untuk periode 2023 pada kategori Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) wilayah Kalimantan.

Adapun tingkat inflasi Pemkot Banjarmasin selama 2023 mencapai 2,28 persen. Angka ini berada di bawah inflasi nasional, yakni 2,61 persen.

Presiden Jokowi mengatakan, pemberian TPID Award bertujuan untuk mendorong setiap daerah bekerja lebih optimal dalam mengendalikan inflasi sesuai dengan karakteristik dan tantangan masing-masing daerah.

Penerima TPID Award akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan. Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat dan meningkatkan upaya pengendalian inflasi di daerah yang meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif (4K).

Berkat inovasi Iwak Kota

Keberhasilan Pemkot Banjarmasin dalam mendapatkan anugerah TPID Award tidak terlepas dari program Budi daya Ikan Air Tawar di Kota atau Iwak Kota.

Program tersebut menjadi salah satu kunci kesuksesan Pemkot Banjarmasin dalam mengendalikan inflasi di daerahnya pada 2023.

Ibnu Sina mengatakan, program Iwak Kota mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar, seperti gabus, lele, bawal air tawar, dan ikan patin. Program ini pada akhirnya mampu menahan laju inflasi terhadap ikan air tawar.

Keunggulan program tersebut adalah dapat diaplikasikan di berbagai tempat dan tidak harus di lahan luas. Penggunaan airnya juga lebih irit. Pencegahan dan pengendalian terhadap hama juga lebih mudah dan efisien. Hal ini membuat kelangsungan hidup ikan jadi lebih tinggi.

“Ketimpangan antara permintaan dan penawaran di sini kerap kali memicu inflasi. Oleh karena itu, TPID Kota Banjarmasin mengoptimalkan program Iwak Kota untuk menjawab permasalahan tersebut,” ujar Ibnu Sina kepada Kompas.com.

Budi daya ikan air tawar di kota (Iwak Kota) dengan memanfaatkan lahan menganggur oleh TPID Kota Banjarmasin, dipimpin oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina. Program Iwak Kota bertujuan meningkatkan ketersediaan pasokan ikan air tawar di tengah keterbatasan lahan yang menjadi isu umum di daerah perkotaan. Dok. Pemkot Banjarmasin

Ikan gabus merupakan salah satu penyumbang inflasi di Banjarmasin. Pada 2022, harga per kg ikan ini pernah mencapai Rp 70.000.

Setelah dibudidayakan di Iwak Kota, rerata harga ikan gabus turun menjadi di kisaran Rp 45.493 hingga Rp 66.250 per kg pada 2023.

Berkat upaya tersebut, ikan gabus pun tidak lagi masuk dalam sepuluh besar komoditas penyumbang inflasi di Banjarmasin seperti periode sebelumnya.

Implementasi program Iwak Kota juga berhasil menaikkan pasokan ikan air tawar, yakni dari 2.481 ton pada 2022 menjadi 2.663 ton pada 2023.

Strategi pengendalian inflasi lanjutan

Pemkot Banjarmasin telah menyiapkan sejumlah strategi penting untuk memastikan pengendalian inflasi berjalan secara berkelanjutan.

“Untuk pasokan, kami akan melakukan inovasi urban farming. Dari sisi keterjangkauan harga, kami terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan melalui gerakan pangan murah, operasi pasar, pasar murah, pemantauan harga secara berkala sampai ke tingkat pasar, dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar,” papar Ibnu Sina.

Pemkot Banjarmasin juga akan terus berupaya menjaga distribusi pangan melalui skema kerja sama antar daerah (KAD) dan meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak melalui TPID Kota Banjarmasin.

Khusus untuk program Iwak Kota, imbuhnya, Pemkot Banjarmasin akan melibatkan kemitraan, seperti akademisi, sekolah, pelaku usaha, penyuluh perikanan, dana corporate social responsibility (CSR), lembaga jasa keuangan, dan stakeholder lain.

“Kami lakukan secara berkelanjutan agar program ini dapat diadopsi dan direplikasi ke berbagai daerah sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi,” terang Ibnu Sina.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel Fadjar Majardi menjelaskan bahwa penilaian dalam TPID Award didasarkan pada tiga aspek utama.

Pertama, aspek proses dengan bobot sebesar 20 persen. Aspek ini mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam koordinasi pengendalian inflasi daerah.

Kedua, aspek output dengan bobot 30 persen yang mencerminkan program unggulan daerah dalam mendukung pengendalian inflasi.

Ketiga, aspek outcome dengan bobot terbesar, yaitu 50 persen. Aspek ini mencerminkan hasil dari upaya daerah dalam mengendalikan inflasi.

Butuh sinergi

Fadjar mengatakan, upaya pengendalian inflasi di Tanah Air membutuhkan sinergi yang cermat dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah (pemda).

“Tekanan inflasi berasal dari dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran. Kebijakan BI, seperti kebijakan suku bunga itu lebih efektif memengaruhi inflasi dari sisi permintaan. Sementara, kebijakan fiskal daerah oleh pemda efektif memengaruhi inflasi dari sisi penawaran,” jelas Fadjar.

Menurut Fadjar, sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal perlu terjalin agar upaya pengendalian inflasi dapat berjalan dengan efektif.

Implementasi dari sinergi tersebut diwujudkan dalam wadah TPID yang ada di setiap daerah.

Untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi yang terjadi, TPID memiliki sejumlah strategi.

Dari sisi keterjangkauan harga, misalnya, upaya pengendalian inflasi dilakukan TPID melalui penyelenggaraan program Pasar Murah dan Operasi Pasar secara intensif, terukur, dan terjadwal dengan frekuensi yang lebih tinggi.

“Program tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti kelompok tani dan satgas pangan yang ada di daerah. Selain itu, ada juga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan sosial komoditas beras melalui Bulog,” tutur Fadjar.

Dari sisi ketersediaan pasokan, tambah Fadjar, TPID mengimplementasikan inovasi dalam peningkatan produksi pangan, seperti budi daya padi apung, produksi sapi terintegrasi, dan pemanfaatan lahan kosong untuk budi daya.

TPID juga menjalin kerja sama dengan berbagai daerah produsen pangan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga.

Sesuai arahan Presiden

Selain memiliki strategi sendiri, TPID juga telah melakukan sejumlah arahan Presiden Jokowi.

Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.

“Contohnya adalah program Iwak Kota atau budi daya ikan air tawar di lahan kosong yang tidak produktif di Kota Banjarmasin,” ucap Fadjar.

Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture).

Strategi tersebut termasuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petani untuk meningkatkan adaptasi dan produksi pangan.

Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui kegiatan promosi investasi oleh Regional Investor Relation Unit (RIRU).

Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah.

Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga di tingkat pusat dan daerah guna mendukung upaya pengendalian inflasi, termasuk memperkuat komunikasi kebijakan di daerah.

Upaya-upaya tersebut pun mampu berdampak positif dalam membantu mengendalikan inflasi di daerah.

Di Kalsel, contohnya, tingkat inflasinya mampu berada di angka 2,43 persen secara year-on-year (yoy) pada 2023.

“Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi 2022 yang mencapai 6,99 persen yoy. Program unggulan seperti inovasi Budidaya Padi Apung dan Iwak Kota juga dapat direplikasi atau diadopsi oleh daerah lain sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas,” ujar Fadjar.

Untuk skala nasional, tambahnya, realisasi inflasi Indonesia pada Mei 2024 tercatat berada di angka 2,84 persen yoy.

Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa negara anggota G20.

“Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi ini berkat sinergi kuat antara BI dan pemerintah dalam berbagai aspek, seperti keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan,” terangnya.

Ke depan, TPID akan terus berupaya untuk memastikan inflasi IHK 2024 tetap terjaga.

BI juga akan memastikan, inflasi inti tetap terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang sesuai target, kapasitas perekonomian yang masih besar, serta respons yang terkendali terhadap permintaan domestik dan inflasi impor.

Selain itu, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga akan terus ditingkatkan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025.

“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengendalian inflasi dapat terus mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah,” pungkas Fadjar.