JAKARTA, KOMPAS.com – Kesenjangan pembangunan infrastruktur di daerah masih terbilang tinggi. Hal ini salah satunya disebabkan anggaran yang minim. Apalagi, sebagian besar pembangunan di daerah masih mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebagai sumber dana.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 6.500 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2024. Dari angka ini, hanya 42 persen dana yang mampu dipenuhi oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD. Sementara, sisanya harus mendapatkan pendanaan dari badan usaha milik negara (BUMN) atau pihak swasta. 

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Khoirunurrofik menilai bahwa infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pembangunan daerah.

“Pembangunan daerah mulai menggeliat saat desentralisasi pada 2021,” ujar pria yang akrab disapa Rofik itu pada acara Obrolan News Room yang tayang di Youtube Kompas.com, Jumat (28/6/2024).

Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) naik 2,2 kali lipat, sedangkan APBD naik 1,9 kali lipat. Artinya, pertumbuhan ekonomi lebih cepat ketimbang PDRB. Oleh sebab itu, belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur memiliki peran penting, bahkan bisa memberikan efek berganda (multiplier effect).

Berkaca dari angka itu, Rofik pun berharap, pembangunan daerah dapat didukung lewat inovasi, khususnya terkait pembiayaan.

Hal senada juga diceritakan Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi. Sebagai kabupaten yang terbilang baru, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan daerah.

“Untuk membangun Morowali Utara tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Terlebih, kebutuhan (pembangunan) banyak, tetapi alokasi belanja modal hanya 15-20 persen dari APBD. Jadi, kami membutuhkan sumber dana lain yang juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” jelas Delis.

Menjawab tantangan itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dapat menjadi mitra strategis bagi pemda dalam menyediakan pembiayaan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa mengatakan bahwa pemerintah menugaskan PT SMI untuk memberikan produk pinjaman creative financing.

“Berbeda dengan lembaga pinjaman lain yang menunggu usulan pembiayaan datang, PT SMI justru terlibat aktif sejak penyusunan proposal hingga pelunasan pinjaman. Kami akan memberikan pendampingan khusus kepada pemda,” jelas Faaris.

Faaris menjabarkan, saat ini, baru 90 dari 552 pemda yang mengajukan pinjaman ke PT SMI. Adapun tiga proyek yang paling banyak mendapat pendanaan dari PT SMI adalah pembangunan jalan dan jembatan, rumah sakit (RS), serta pasar.

“Pembangunan infrastruktur yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang paling banyak dibutuhkan dari pemda,” tegas Faaris.

Oleh sebab itu, pemda perlu menciptakan terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk lewat layanan pembiayaan daerah.

Faaris menjelaskan, pinjaman daerah yang disediakan PT SMI juga bisa membuat pemda terhindar dari efek inflasi.

Dia mencontohkan, pinjaman sebesar Rp 100 miliar bisa didapatkan pemda pada tahun pertama untuk pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD). Dengan demikian, pembangunan dapat dipercepat selama 1-2 tahun sehingga proyek ini terhindar dari paparan inflasi.

Kemudian, pinjaman daerah juga mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan RS, misalnya, dapat selesai pada tahun kedua sehingga masyarakat mulai dapat merasakan peningkatan pelayanan kesehatan lebih awal. Pendapatan RSUD pun dapat diperoleh lebih cepat. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Di samping itu, percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi bentuk pemenuhan komitmen pemda kepada warganya dalam penyediaan layanan.

“Banyak upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan sekaligus menyelesaikan atau memenuhi visi dan misi pemda. Dan, PT SMI siap menjadi mitra pemda untuk mengoptimalkan upaya itu,” tegas Faaris.

Paparan lengkap mengenai peran PT SMI dalam menghadirkan layanan creative financing dalam mendukung pembangunan daerah dan pencapaian SDGs, bisa Anda saksikan pada Obrolan News Room di kanal Youtube Kompas.com.