KOMPAS.com - Penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan serta stabilisasi harga beras di Indonesia.

Terlebih, menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai 22,64 juta ton per tahun dan konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia mencapai 81,23 kg per kapita per tahun.

Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan, ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog. Pertama, stabilisasi harga beras. Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras seiring dengan kebijakan bantuan pangan. Hal itu sesuai dengan hukum supply dan demand.

“Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya,” jelas Tito melalui siaran pers.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, beras merupakan komponen pangan yang paling memengaruhi garis kemiskinan. Pada Maret 2023, data BPS menyebut bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36 persen.

Dari jumlah tersebut, 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bantuan pangan berupa beras.

“Beras itu komoditas politik. Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadapnya sampai mengeluarkan anggaran yang besar untuk bantuan pangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Bayu menambahkan, pemberian bantuan pangan merupakan suatu keputusan politik pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kalau beras tidak tersedia, rakyat bisa sangat gelisah,” lanjutnya.

Bantuan beras sebanyak 10 kg per KPM per bulan dapat membantu masyarakat rentan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok bulanannya.

Hal itu sesuai dengan teori ekonomi pengentasan kemiskinan dari Esther Duflo dan Abhijit Banerjee, penerima Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi pada 2019.

Keduanya menyatakan bahwa memberikan bantuan kepada orang miskin secara tepat sasaran bisa memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian suatu negara.

Asteria (73), salah satu penerima manfaat bantuan beras di daerah Grogol, Jakarta Barat.Dok. Bulog

Asteria (73), salah satu penerima manfaat bantuan beras di daerah Grogol, Jakarta Barat, mengamini manfaat bantuan pangan tersebut. Ia mengatakan, bantuan beras 10 kg sangat membantu kebutuhan pangan pokok bulanan keluarganya.

“Kurang lebih habis dalam waktu tiga minggu, juga kualitas berasnya bagus. Tidak seperti apa yang diragukan oleh beberapa orang,” ujar Asteria menceritakan kualitas beras bantuan yang disalurkan Bulog.

Bantuan pangan berupa beras yang sudah empat kali dilaksanakan pada 2024 tersebut akan diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan akhir 2024. Mulai Juni hingga akhir tahun, nanti, jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) beras dilakukan per dua bulan sekali.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Bustanul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras.

“Ketika bantuan pangan tiba tepat waktu, masyarakat dapat mengakses kebutuhan dasar mereka tanpa harus menghadapi ketidakpastian atau penundaan yang bisa mengganggu pola konsumsi," kata Arifin.

Ia menambahkan, dengan bantuan pangan yang konsisten, masyarakat dapat merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik. Pada akhirnya, hal tersebut bisa meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan.

Segala upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas distribusi bantuan pangan dan diharapkan program CPP tersebut bisa terus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kelompok masyarakat miskin sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras karena sudah disediakan 10 kg per bulan oleh pemerintah. Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhan bulanannya, setidaknya sebagian dari kebutuhan sudah dipenuhi oleh pemerintah. Jadi, mereka bisa hidup lebih tenang,” jelas Bayu.