KOMPAS.com - Gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan tantangan dan kesempatan untuk memajukan pendidikan Indonesia.

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah mengatakan, gerakan Merdeka Belajar yang dilakukan secara serempak dan serentak membangun wajah baru pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim pada Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-28 di Alun-alun Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (2/5/2024).

Dalam sambutan tersebut, Bupati Blitar menyampaikan bahwa mengubah perspektif proses pembelajaran bukan tugas sederhana. Menurutnya, perubahan butuh perjuangan sejak awal perjalanan.

Pada saat yang sama, pandemi Covid-19 memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, pihak terkait harus berjuang untuk pulih dan bangkit kembali untuk menjadi lebih kuat.

Saat ini, lanjut Bupati Blitar, anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Selain itu, para guru sudah berani mencoba hal baru karena mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya.

Para mahasiswa siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus.

Lebih semarak lagi, para seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk menghasilkan karya kreatif dan berekspresi.

“Gerakan Merdeka Belajar harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang dicita-citakan. Para penggerak perubahan terus berjuang untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan,” kata Bupati Blitar dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, bupati perempuan pertama di Blitar tersebut juga menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Mewakili Mendagri, bupati memaparkan bahwa Hari Otda ke-28 Tahun 2024 mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.

Tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) terhadap amanah serta tugas membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal.

Selain itu, pemda juga memiliki tugas mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah,” papar Bupati Blitar.

Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yakni kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan. 

Desentralisasi juga menekankan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable). 

“Sementara itu, dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal guna mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Bupati Blitar memaparkan bahwa partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah yang ramah investor (investment-friendly). Hal ini dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait ekonomi hijau yang merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemda untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satunya, melalui transformasi produk unggulan dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui, seperti industri pengolahan pertambangan, menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah, seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata.

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah mengatakan, Kabupaten Blitar mendukung gerakan Merdeka Belajar. Dok. Pemkab Blitar

Mendagri, kata Bupati Blitar, juga berpesan bahwa pemerintah pusat menargetkan penurunan angka tengkes menjadi 14 persen secara nasional pada 2024.

Untuk mencapai target itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergitas di antara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menekan angka tengkes di wilayah masing- masing.

Selain itu, Mendagri berpesan agar daerah yang kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dan fiskalnya baik, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi, serta akses infrastruktur belum baik, agar melakukan evaluasi. 

Tujuannya, untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD tepat sasaran, efektif, serta efisien.

“Mendagri juga berpesan agar daerah yang PAD-nya masih rendah agar melakukan terobosan dan inovasi,” kata Bupati Blitar.

Komitmen memajukan pendidikan

Selain Hari Pendidikan Nasional 2024 dan Otda ke-28, Bupati Blitar juga mengukuhkan dan menyematkan pin kepada guru penggerak. 

Selanjutnya, ia bersama jajaran Forkopimda meninjau stan pameran Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Blitar mengapresiasi hasil karya para pendidik, guru penggerak, dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pendidikan di Kabupaten Blitar.

“Terus semangat sehingga Merdeka Belajar sukses mencetak Profil Pelajar Pancasila,“ ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, lanjutnya, memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan di wilayahnya. Hal ini tecermin dalam Panca Bhakti pertama, yakni Jaminan Pendidikan Masyarakat Desa.

Sebagai bentuk perhatian dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemkab Blitar memberikan Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu serta bantuan khusus bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, jumlah SD negeri di Kabupaten Blitar, yakni 633 lembaga dengan jumlah siswa 56.627 orang. Sementara itu, jumlah SD swasta mencapai 33 lembaga dengan jumlah siswa 6.581 orang.

Selanjutnya, jumlah SMP negeri di Kabupaten Blitar sebanyak 49 lembaga dengan jumlah siswa 28.493 orang. Sementara itu, jumlah SMP swasta 56 lembaga dengan jumlah siswa 33.582 orang siswa.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu berharap, prestasi dan program pendidikan di Kabupaten Blitar, seperti Sekolah Sak Ngajine serta Pembiasaan Bahasa dan Berbudaya Jawa, harus terus dipertahankan. 

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah mengatakan, Kabupaten Blitar mendukung gerakan Merdeka Belajar. Dok. Pemkab Blitar

“Saya mengimbau semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan jangan lelah untuk terus berinovasi,“ kata Bupati Blitar. 

Bupati Blitar juga berharap, pihak terkait dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak untuk belajar. Oleh karena itu, orangtua perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah dan mendampingi anak dalam proses belajar.

“Mari kita bersama-sama membangun budaya belajar di Indonesia. Jadikan pendidikan sebagai prioritas utama karena merupakan modal untuk melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Drh Adi Andhaka menambahkan bahwa pengembangan pendidikan di Kabupaten Blitar sesuai dengan tema Hardiknas 2024, yakni “Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar".

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pendidikan di Kabupaten Blitar, seperti melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), memaksimalkan penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta mengoptimalkan peran Guru Penggerak sebagai pionir pembelajaran.

“Kami juga memaksimalkan Sekolah Penggerak sebagai pilot project IKM. Kabupaten Blitar siap mencanangkan capaian rapor pendidikan yang signifikan melalui Perencanaan Berbasis Data (PBD),” kata Adi.