KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melaksanakan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) sepanjang 2023 berlandaskan tiga pilar, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial.

Dirjen PDASRH Kementerian LHK Dyah Murtiningsih mengatakan, capaian kinerja RHL mencapai 179.000 hektare (ha). Khusus rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 ha pada 2023.

Rehabilitasi ini dilakukan baik di dalam maupun luar kawasan hutan melalui berbagai skema dan berbagai sumber pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swasta, serta swadaya masyarakat.

“Pencapaian tersebut patut disyukuri karena Indonesia menghadapi fenomena El Nino sepanjang 2023. Hal ini menyebabkan musim kemarau yang panjang dan musim penghujan bergeser,” ujar Dyah pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kementerian LHK di Jakarta, Kamis (28/12/2023), seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com.

Dyah menjelaskan bahwa dukungan penyediaan bibit pada kegiatan RHL berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang yang berasal dari bibit produktif.

“Sekarang, kami sedang membangun tiga pusat persemaian berskala besar di Liang Anggan, Kalimantan Selatan; Kemampo, Sumatera Selatan; serta Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembangunan pusat persemaian dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta,” paparnya.

Selain penyediaan bibit, kata Dyah, kegiatan RHL juga menyangkut aspek perencanaan. Oleh karena itu, Ditjen PDASRH telah menyiapkan Rencana Umum (RU) RHL DAS dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS pada masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.

RU RHL DAS sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas. Sementara itu, rehabilitasi mangrove menggunakan Peta Mangrove Nasional yang ditinjau secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021–2030.

Pada pelaksanaan di tingkat tapak, jelasnya lagi, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitikberatkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberlanjutan pasca-RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman hasil hutan bukan kayu (HHBK), buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai serta manfaat ekonomi pada saat pemanenan.

Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman berdasarkan minat masyarakat. DOK. Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK

Komoditas tanaman RHL dipilih berdasarkan minat masyarakat serta dapat terserap pasar. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL

Guna memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, Ditjen PDASRH telah menerapkan geotagging dan drone mapping sejak 2022. Implementasi teknologi ini menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.

Ditjen PDASRH akan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan terbaru untuk meramu kegiatan tersebut. Upaya ini tidak hanya dilakukan untuk kegiatan RHL, tetapi juga seluruh intervensi pengelolaan DAS secara umum.

“Semua kegiatan RHL tidak akan tuntas apabila hanya dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Dukungan internasional juga menjadi salah satu aspek yang perlu terus didorong untuk menyukseskan RHL,” tuturnya.

Dyah menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendapatkan dukungan luar negeri terkait program RHL.

Salah satunya melalui World Mangrove Center–Bali Grand Park (WMC-BGP). Tempat ini menjadi hub atau penghubung untuk semua kerja sama luar negeri, khususnya terkait dengan pengelolaan mangrove.

Saat ini, sejumlah pihak sudah ingin menjalin kerja sama mangrove dengan Indonesia, di antaranya Jepang, Korea, Jerman, Uni Emirat Arab, dan World Bank. 

Terkait kegiatan lain, Ditjen PDASRH melakukan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi pada Sabtu (30/12/2023). Inisiatif ini dilakukan guna memanfaatkan musim penghujan pada 2023 dan 2024.

Aksi penanaman serentak itu, kata Dyah, merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan dilakukan oleh Menteri LHK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan, dan sekaligus percepatan RHL.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tutupan lahan, meningkatkan cadangan karbon, serta bentuk komitmen pemerintah untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FoLU Net Sink 2030,” imbuh Dyah.